Kriminal Ruwa Jurai

Warga Pasar Griya Datangi Pengadilan

Kuasa hukum Kodri Ubaidillah saat dampingi warga Pasar Griya

foto: esam
Bandar Lampung, Lintasberita- Puluhan warga Pasar Griya Sukarame didampingi Kuasa Hukum mengajukan gugatan atas kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung , DPR Bandar Lampung, Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Dinas PU Bandar Lampung, BPKAD Bandar Lampung dan BanPol PP Kota Bandar Lampung ke Pengadilan Kelas 1A Tanjungkarang. Selasa, (18/9/2018).

Kodri Ubaidillah Kuasa Hukum warga dari LBH Bandar Lampung mengatakan, bahwa warga masih mengejar dan menuntut hak-haknya yang selama ini tidak mendapat tanggapan dari pemeritah kota Bandar Lampung.

“Pemeritah Kota, selaku pemegang kekuasaan sampai hari ini masih menelantarkan dan tetap membiarkan dan tetap melanggar hak asasi manusia (HAM) terhadap warga Pasar Griya,” ungkapnya.

Menurut Kodri, dalam proses penggusuran banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Pemerintah juga sudah menyalahi aturan dalam proses pemberian Hak oleh BPKAD dan pemerintah Kota kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) telah melanggar undang-undang.

LBH dan warga Pasar Griya menuntut untuk mengbalikan fungsi pasar sebagai mana mestinya, membangun kembali kios dan rumah tinggal dilokasi pasar griya, bertangung jawab kepada korban kekerasan dan pelecehan seksual terhadap warga Pasar Griya saat proses penggusuran.

“Kami meminta DPRD Kota untuk menjalani kewenangannya dalam membentuk Hak Angket untuk proses ini karena melawan Hukum dan batal demi Hukum,” pungkasnya.

Gugatan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang, Bandar Lampung dengan nomor perkara 168 PDT.G/2018/PN.Tjk.

Sementara itu, korban penggusuran Pasar Griya Hasan (40) menuturkan, menurutnya pemerintah kota masih menutup diri dan tidak mau bernegosiasi kepada warga, adapun hasil mediasi si DPRD itu tidak melibatkan warga dan Komisi I hanya menyampaikan hearing.

“Disana poin yang paling penting bahwa menggiring warga Pasar Griya untuk menawarkan hal tersebut, sampai hari ini warga tidak mau tinggal dirumah susun tersebut dengan berbagai pertimbangan,” ungkapnya.

Selain itu dirinya sangat menyanyangkan bahwa pada saat rapat resmi dengan Ketua DPRD, tidak sekalipun menggiring warga agar mau menerima tawaran Pemkot.

“Padahal yang lalu dengan jelas warga ini tidak mau tinggal dirumah susun dan disini tidak ada yang mempengaruhi warga, baik mahasiswa, warga dan lain-lain. Maaf kalo pun ada pihak-pihak yang disakiti gak ada langkah apapun yang bisa kami tempuh hanya dengan jalur ini,”.tutupnya.

Warga tidak takut dengan resiko hari ini mereka ingin menunjukan kepada pemerintah bahwa tidak semua warga dapat ditindas walaupun mereka sudah tertindas. (red)

Berita Terkini

Add Comment

Click here to post a comment

− 1 = 6